Kisah Soesilo Toer Jadi Tahanan Politik

5 Tahun Dipenjara Tanpa Peradilan

Foto: Gatot Aribowo

Soesilo Toer.

Sabtu, 30 September 2017 18:10 WIB

BAGI Soesilo Toer yang belajar tentang Marxisme dan Leninisme, tak ada dalam dirinya untuk berpihak pada golongan kiri. Kendati ia bersekolah di negara yang menganut paham komunis, tapi sejatinya ia tak pernah menjadikan dirinya sebagai komunis. Namun, tiba-tiba saja tanpa proses peradilan yang terbuka mengadili kesalahannya, ia masuk dalam tahanan.

"Saat tiba dari Moskow, saya langsung dibawa ke keimigrasian. Di sana telah menunggu tentara. Dari sana lalu saya dibawa ke Kebayoran," kisah adik dari Pramoedya Ananta Toer ini, Selasa (26/9/2017).

Pak Soes, demikan ia biasa disapa, pulang ke Indonesia pada Juli 1973. Selama lebih 10 tahun ia menjalani kehidupannya di Moskow, Uni Soviet. Ia menempuh pendidikan S2 dan S3 di negara yang sekarang berganti nama Rusia itu.

Lulus dari Akademi Keuangan di Bogor, Pak Soes turut dalam seleksi penerimaan beasiswa S2 dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, jika sekarang Menristekdikti.

"Saya seharusnya dikirim ke Amerika atau Australia. Janjinya. Tapi ternyata masih banyak yang belum dikirim. Jadi saya nunggu giliran. Pikir saya, kalau saya dikirim ke Amerika sudah tua buat apa. Lalu ada seleksi lagi ke Uni Soviet, saya ikut," kisahnya.

Sebelumnya, di tahun 1961 namanya sudah sempat terdaftar untuk dikirim ke Moskow. Tapi sudah lewat. Atas saran Koesalah Soebagyo Toer, kakaknya, ia mendaftar lagi untuk ke Moskow. Iapun diterima di Plekhanov Russian University of Economics, menyisihkan hampir 9 ribu peserta seleksi. Berangkatlah ia di tahun 1962.

Pasca-G30S, organisasi kemahasiswaan di Uni Soviet pun pecah jadi tiga: kiri, tengah, dan kanan. "Saya tidak di kiri, kanan, (atau) tengah. Saya orang bebas, kayak Pram itu. Tapi mungkin karena kemenakannya Njoto (salah satu tokoh penting PKI) pernah mengunjungi kamar saya, dikiranya saya orang kiri."

Di Oktober 1965, Kedutaan Besar Indonesia di Moskow mengadakan tahlilan untuk korban G30S. Pak Soes tak hadir. "Ini katanya kedutaan (Indonesia di Uni Soviet) ngirim undangan tahlilan. Ini jatuh ke mana undangan saya?"

Sejak itulah ia dicap sebagai orang PKI. Paspor pun dicabut. Ia tak punya lagi kewarganegaraan. Padahal sekolahnya belum selesai. Pasalnya, setelah lulus dari S2, Pak Soes melanjutkan S3-nya di sekolah yang sama. Atas kebaikan dari pemerintahan Uni Soviet, ia lalu mendapat kartu kependudukan.

"Semacam KTP (kartu tanda penduduk) sementara. Boleh ke mana saja (di negara Uni Soviet), tapi tidak boleh ke luar negeri."

Usai merampungkan S3-nya, Pak Soes pun berniat pulang ke Indonesia di tahun 1971. Namun, oleh Pemerintahan Presiden Soeharto saat itu ia tak diijinkan pulang. Justru ia diperintahkan untuk wajib lapor ke Kedutaan Indonesia di Moskow.

"Dua tahun saya wajib lapor di kedutaan. Hingga akhirnya saya diijinkan pulang ke Indonesia. Itu saja dikritik sama mereka (pemerintahan Soeharto). Dituduhnya saya mau bikin huru-hara."

Ia pulang di Juli 1973. Tuduhan itu dilontarkan menjelang Agustus 1973. "Jadi yang periksa saya pertama Imigrasi. Saya dibawa ke Imigrasi. Tapi ternyata yang menginterogasi juga tentara. Hari itu juga, saya dikirim ke Kebayoran Lama."

Ini tempat yang luas untuk menampung tertuduh PKI, bekas gedung (film) Garuda. Pak Soes mengenalnya sebagai markas kalong, selain sebagai pusat pemeriksaan tahanan politik. "Di bawah Kolonel Suroso, mencari orang-orang (dituduh) PKI. Di bawa ke sana, dan diinterogasi."

Selama 6 bulan pertama Pak Soes menjalani tahanan isolasi khusus dengan sel istimewa. Sendirian ia terkurung, tak diijinkan keluar dari sel. Ini yang paling berat dirasakan Pak Soes. Mungkin Pak Soes dianggap pentolan PKI sehingga harus menjalani isolasi khusus ini.

Usai 6 bulan pertama, selanjutnya ia menjalani isolasi biasa, yang hanya diijinkan di area-area tertentu. Ia melakoninya juga 6 bulan. Sesudahnya ia lalu bebas isolasi. "Setelah bebas isolasi, saya dipekerjakan sebagai tukang cat, tukang membersihkan WC, jadi tukang cuci piring."

Untuk mengisi hari-harinya di tahanan tersebut, Pak Soes berkebun menanam bayam. Ia juga mulai dapat 3 kali makan, dari sebelumnya waktu diisolasi hanya diberi 2 kali makan. "Saya dapat sarapan pagi. Sebelumnya hanya 2 kali makan."

Menjelang bebas pada Oktober 1978, ia sempat mendapat hadiah yang masih membekas hingga sekarang. "Jadi saya dapat panggilan untuk berpakain rapi. Saya berpikirnya ini hari kebebasan saya. Tak tahunya saya dipanggil ke kantor dan saya dapat tonjokan dari Mayor marinir."

Pukulan itu mengenai mata dan menyebabkan penglihatan Pak Soes terganggung hingga sekarang. "Saya masing ingat namanya (mayor marinir tersebut). Lalu saya dibikinkan surat perjanjian untuk tidak menceritakan hal ini."

Sebelum bebas, ia dipindah ke rumah tahanan militer. Di sana ia bertemu dengan Latief, salah satu pelaku peristiwa G30S. Tak ada cerita yang Pak Soes dapat dari Latief. Ia tak sempat bercerita banyak. Tapi tampaknya Latief tahu jika Pak Soes adiknya Koesalah.

"Jadi ia mau titip sebuah dokumen untuk saya berikan ke Koesalah, bukan ke Pram."

Dokumen itu bisa jadi terkait dengan peran Latief atau catatan Latief soal G30S. "Tapi sialnya, saat saya bebas, malah ada sweeping. Tak jadi dokumen itu saya bawa."

Setelah bebas, Pak Soes beberapa waktu kemudian mendapatkan KTP bertanda ET, alias eks tapol. (*)